evaluasi pemekaran daerah di indonesia; By dendi setiawan mahasiswa administrasi negara FISIP Universitas Andalas

semenjak digulirkannya otonomi daerah dan diikuti dengan pemekaran daerah daerah berlomba-lomba untuk memekarkan daerah dengan memecah daerah induk untuk dijadikan dua atau lebih daerah otonom baru tidak terkecuali di bumi sakti alam kerinci

EVALUASI PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik tentu menjadi dambaan semua pihak, baik birokrat ataupun masyarakat. Birokrasi diharapkan dapat menyesuaikan ‘diri” dengan keadaan yang sedang berkembang. Mutu pelayanan yang diberikan birokrasi akan sangat menentukan kepuasan pelanggan yang akan berdampak langsung pada organisasi tersebut. Saat ini banyak harapan yang ditumpukan kepada organisasi publik, agar kedepan dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Otonomi daerah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Sehingga diharapkan, dengan adanya otonomi daerah masyarakat mendapatkan apa yang menjadi harapannya selama ini, karena pelayanan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang selanjutnya disempurnakan, dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang bermakna desentralisasi kekuasaan (dari sebelumnya kekuasaan terpusat ) ditandai dengan beralihnya beberapa kewenangan pemerintah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan yang diberikan dalam UU tersebut menjadikan kewenangan pemerintah daerah menjadi lebih besar dari sebelumnya.

Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul wacana-wacana melakukan pemekaran wilayah, yang ‘katanya” untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, dan memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, percepatan kesejahteraan masyarakat, dsb. Pemekaran wilayah harus benar-benar dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memperpendekalur pelayanan sehingga akan tercipta pelayanan berkualitas yang ditunjukkan dengan kepuasan pelanggan. Jangan sampai wacana pemekaran wdaerah hanya dikarenakan ‘nafsau” akan” kekuasaan, memenuhi keinginan dan ambisi pejabat dan politisi saja.

“Menjamurnya” pemekaran daerah dan wacana pemekaran wilayah diberbagai daerah, menjadikannya menjadi perhatian dan juga keprihatinan banyak pihak. Menjadi perhatian karena sampai tahun 2007, daerah otonom baru yang sudah terbentuk sebanyak 173 daerah, terdiri atas 7 provinsi, 135 kabupaten, dan 31 kota.[1] Kita sangat setuju jika pemekaran daerah murni sebagai wujud untuk melakukan percepatan dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Namun yang selama ini terjadi pemekaran daerah dijadikan sebagai ajang untuk kepentingan segelintir elite yang ada di suatu daerah. Karena dengan terbentuknya daerah baru, akan melahirkan banyak jabatan baru, baik kepala daerah, kepala dinas, anggota DPRD, PNS baru, pembangunan kantor-kantor baru yang akan menjadi targetan dari para kontraktor dsb.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun menunjukkan keprihatinannya. Saat pidato 23 Agustus di Dewan Perwakilan Daerah, Presiden meminta semua pihak berani menolak pemekaran[2]. Karena, setelah keran otonomi daerah dibuka sejak tahun 1999, yang juga diikuti dengan keinginan untuk malakukan pemekaran daerah, belum ada evaluasi bagaimana pencapaian dari daerah otonom baru hasil pemekaran daerah.

Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap daerah otonom baru yang telah ada. Apakah setelah adanya daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah, mnimbulkan hasil yang memuaskan/ tidak. Apakah kinerja meningkat/tidak. Apakah dengan adanya pemekaran malah menimbulkan konflik horizontal/malah menjadikan daerah semakin makmur dan sejahtera.

Namun harus diakui bahwa pemekaran daerah dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004, pasal 4 ayat 4 maupun pemekaran daerah dalam arti memecah kecamatan/kelurahan/desa menjadi dua atau lebih wilayah geografis dengan pertimbangan karena luasnya wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk yang terlalu padat serta kondisi sosial politik, tentu menjadi alasan yang perlu dipertimbangkan secara serius.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana evaluasi pemekaran daerah yang telah dilaksanakan semenjak dibukanya keran bagi daerah-daerah untuk membentuk daerah otonom baru dengan cara pemekarn daerah.

1.3 Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Melakukan identifikasi tentang evaluasi pemekaran daerah selama ini. Apakah memang sudah benar-benar telah mampu mencapai target sesuai dengan tujuan awal dilaksanakan. Atau malah menjadikan permasalahan di Daerah semakin kompleks. Karena ternyata banyak hal yang manjadi catatan dalam pelaksanaannya dilapangan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Konseptual

2.1.1. Pemekaran daerah

Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan mejadi lebih dari satu daerah[3], namun setelah UU no.22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat 3 dan ayat 4, namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom.

Dalam UU no 32 tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan: Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4 da lam UU tersebut dinyatakan:Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.[4]

2.1.2 Tujuan Pemekaran Wilayah

Salah satu tujuan Pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru , mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan” masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, dsb.

2.1.3 Kriteria dan Persyaratan Pemekaran Wilayah

Kriteria pemekaran wilayah baik pemekaran daerah otonom, pemekaran kecamatan, kelurahan ataupun desa adalah sama, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi, kondisi sosial dan budaya, serta sumberdaya keuangan. Setiap pemekaran wilayah harus dilandasi hasil kajian, khusus untuk pemekaran daerah dan pemekaran desa harus didukung atau dikehendaki oleh masyarakat setempat.

2.2 Implementasi

2.2.1. Kebijakan

Kebijakan otonomi daerah dengan diberlakukannya UU no 22 tahun 1999 mengawali rangkaian pemekaran daerah yang ada di Indonesia. UU tersebut dengan semangat otonomi daerahnya menjadikan pemerkaran daerah “bak cendawan dimusim penghujan” pemekaran “menjamur”. Semua daerah berlomba-lomba untuk memekarkan daerahnya dengan menjadikan satu kabupaten/kota atau provinci menjadi 2 atau lebih kab/kota dan provinsi.

2.2.2. Pemekaran daerah dan permasalahannya

Namun dilapangan ternyata banyak pertentangan (pro kontra) yang terjadi dalam menyikapi otonomi daerah, baik ditengah masyarakat, masyarakat dengan pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan pemerintah daerah yang lain, pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, dsb. . Beberapa hal yang juga menjadi permasalahan dilapangan adalah pengaturan keuangan, belanja aparatur, tapal batas antardaerah, perangkat kelembagaan, bantuan daerah induk, pelimpahan aset, penentuan ibukota daerah otonom baru dsb. Juga semangat “putra daerah” dalam pemilihan kepala daerah dan rekruting PNS. Sehingga ada penumpukan pegawai, sedangkan di daerah lain mengalami kekurangan PNS.

2.3 Evaluasi

Dalam beberapa tahun pelaksanaannya ada beberapa hal yang menjadi catatan kita, sbb banyak daerah pemekaran yang tidak memiliki cukup kemampuan. Akibatnya, pembangunan daerah tersebut jalan ditempat. Pemekaran daerah yang tidak direncanakan dengan baik, hasilnya tidak akan baik. Pemekaran harus dengan semangat yang muncul dari bawah, murni aspirasi masyarakat, buttom up planning dan diharapkan bukan kehendak pejabat, top down planning.

Sehingga bertolak dari hasil evaluasi daerah-daerah otonom hasil pemekaran yang tidak berkembang, maka kedepan pemekaran daerah akan diperketat. Jika pemekaran daerah tidak di perketat, maka negeri ini akan dipenuhi oleh pegawai negeri dan pejabat, menjadi “negara PNS”. Karena dengan terbentuknya daerah baru, akan melahirkan banyak jabatan baru, baik kepala daerah, kepala dinas, anggota DPRD, PNS baru, dsb.

Sebenarnya daerah tidak bisa terlalu disalahkan. Menjamurnya rencana pemekaran daerah merupakan akibat longgarnya syarat yang ditentukan dalam aturan legal formal yang mengatur tentang pemekaran daerah. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 5 ayat 5 disebutkan “syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan”.

Dari aturan tersebut sangat jelas celah yang bisa dimamfaatkan daerah pengusul pemekaran daerah. Contohnya untuk mengajukan daerah otonom baru berbentuk kota, hanya diperlukan 4 (empat) kecamatan. Maka daerah menyiasatinya dengan memekarkan 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan. Begitupun yang terjadi dengan pemekaran propinsi.

Daerah Pengemis

Suatu kewajaran jika daerah kaya sumber daya alam, mengusulkan pemekaran daerah, karena mereka ingin menikmati hasil kekayaan alamnya yang melimpah. Namun jika yang mengusulkan pemekaran adalah daerah miskin sumber daya alam dan PAD, maka bagian terbesar dari APBD berasal dari “uluran tangan” pemerintah pusat. Daerah baru hanya menjadi benalu, yang hanya akan menghisap dana dari pemerintah pusat.

Pemekaran daerah miskin hanya mengharapkan dana perimbangan dari pusat ke daerah. Baik berupa, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sebagainya. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan, karena walau bagaimanapun kemandirian suatu daerah haruslah tetap diupayakan. Karena porsi terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari sektor pertambangan, yang semakin hari cadangannnya akan semakin menipis, sehingga suatu hari nanti tidak bisa lagi dijadikan sumber pemasukan negara.

Kebijakan pemekaran daerah memberi dampak luar biasa bagi kelangsungan penyelenggaraan otonomi daerah, karena ekses yang ditimbulkan begitu berpengaruh, memberikan dampak besar, tricle down effect, efek rembesan yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat, karena bertambahnya alokasi anggaran yang dikucurkan pemerintah. Tetapi hal itu akan terjadi jika, daerah otonom baru dikelola secara baik.

Namun kenyataan selama ini, pemekaran muncul karena adanya alasan-alasan tersembunyi. Misalnya penekanan homogenitas dan munculnya prioritas pada lingkaran kekuasaan yang sedang berkuasa di daerah induk, serta keinginan untuk mendapatkan finasial terkait dengan pengucuran dana-dana penunjang daerah otonom. Pemekaran hanya memenuhi ambisi kekuasaan segelintir orang yang memiliki ego kekuasaan dan kesanggupan uang, tanpa peduli kepentingan masyarakat.

Kaji Ulang

Pengalaman di beberapa daerah yang telah melaksanakan pemekaran daerah menunjukkan, bahwa banyak potensi konflik yang muncul dari pemekaran daerah. Penyebabnya bisa macam-macam. Bisa karena penentuan tapal batas, pengalihan aset dari daerah induk, namun konflik terbesar daerah pemekaran daerah adalah dalam menentukan ibukota daerah otonom baru.

Pemekaran daerah harus dikaji kembali secara menyeluruh. Pengkajian itu dapat dilakukan melalui perbaikan peraturan perundangan yang mendasarinya.
Juga diperlukan komitmen dari pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD dalam mengerem pemekaran. Komitmen dan pengendalian dalam penggunaan hak inisiatif perlu menjadi perhatian bersama dalam menyikapi keinginan pemekaran.

Apalagi saat ini masih ada 12 rancangan undang-undang (RUU) usulan inisiatif DPR tentang pemekaran Kabupaten/Kota yang sudah disetujui untuk dibahas. Kedepan semua persyaratan administratif harus sudah terpenuhi untuk mengajukan pemekaran daerah, agar tidak terjadi gejolak dikemudian hari. Baik dari segi penentuan ibukota, pembagian wilayah administratif, batas daerah, dan kesiapan-kesiapan lain yang belum memadai. Dan yang sangat penting adalah kesiapan dari masyarakat untuk menerima konsekuensi dari hasil pemekaran. Sehingga jika semua persyaratan sudah dipenuhi, maka hasilnya pun akan baik.

Bisa saja pemekaran tetap dipaksakan untuk tetap maju sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan namun belum matang. Tetapi jika dikemudian hari permasalahan yang timbul menjadi lebih kompleks, kenapa tidak dimatangkan saja rencana tersebut saat ini. Karena di Undang-Undang pemerintahan daerah juga dikatakan jika setelah dievaluasi daerah tidak mampu untuk melaksanakan otonomi daerah, maka daerah dapat dihapus dan digabungkan dengan daerah lain. Hal ini tentu tidak kita harapkan.

2.3.3 Rekomendasi

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi (catatan) dalam pemekaran daerah kedepan:

1. Perketat syarat pemekaran daerah, sehingga diharapkan daerah otonom baru yang dibentuk benar-benar “berkualitas”.

2. Jangan langsung menjadikan sebagai daerah otonom baru, tapi kita bisa mengadopsi konsep orde baru, dimana sebelum menjadi daerah otonom, suatu daerah menjadi daerah administratif dulu. Setalah beberapa tahun baru dievaluasi, apakah layak jadi daerah otonom.Jika tidak kembali dilebur dengan daerah induk.

3. Moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah. Sebelum daerah otonom baru saat ini dievaluasi secara menyeluruh, maka belum ada pemekaran daerah

BAB III

PENUTUP

Sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan publik peraturan perundang-undangan memberikan suatu ketentuan tentang pemekaran daerah (pemekaran kecamatan, kelurahan, desa) dan pemekaran daerah otonom menjadi dua atau lebih guna mempercepat pelaksanaan pembangunan serta mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, pemekaran wilayah merupakan suatu cara untuk mendekatkan aparatur pelayanan dengan masyarakat. Wilayah dan atau masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh perhatian dan penanganan Pemerintah Daerah karena faktor geografis atau besarnya jumlah penduduk dengan pemekaran wilayah akan menjadi terjangkau dan tertangani.

Walaupun pemekaran wilayah merupakan suatu peluang sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan publik, namun cukup tinggi permasalahan dan kendala yang dihadapi. Pemekaran daerah selam ini lebih banyak untuk kepentingan segelintir elite lokal. Baik eksekutif, legislatif dan juga pengusaha yang “menyuplai” dana untuk menggolkan pemekaran daerah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

UU No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Kompas, 15 September 2007


[1] Kompas, 15 September 2007

[2] ibid

[3] UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

[4] UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah

About these ads

10 thoughts on “evaluasi pemekaran daerah di indonesia; By dendi setiawan mahasiswa administrasi negara FISIP Universitas Andalas

  1. Salam Kenal wahai kawan…
    Saya kenal banyak orang Kerinci di Perantauan, tepatnya di Jakarta. Mereka sangat baik, hangat, dan cukup terbuka sebagai teman dan sahabat. Ada 1 yg unik dari mereka. Sebagian besar dari mereka ternyata tidak sudi dikatakan sebagai orang Melayu Jambi. Mereka mengatakan pada saya, “Lo, jangan pernah ucapkan kata bodoh itu lagi”… Bodoh? alahmak gue dibilang bodoh… Kata mereka, “Kau tahu wahai Batak, bahwa itu adalah suatu upaya pembelokan fakta dan sejarah yang membodohi publik”. “wow” kata gw. Menurut mereka, “Kerinci adalah bagian tak terpisahkan dari varian Minangkabau secara Budaya, Hukum adat, dialek bahasa, dan etnics. Dahulu Kerinci pernah dijajah oleh Kesultanan Jambi dari pantai Timur setelah melemahnya Kerajaan Pagruyung. Tapi hanya diperlakukan tidak lebih dari wilayah taklukan upeti belaka. Makanya tdk mengalami Melayunisasi. Kemudian dijajah oleh Belanda dan Jepang. Belanda akhirnya menyadari perbedaan mendasar dgn daerah Jambi lainnya dan jg karena jarak yg sangat jauh dr Jambi, tdk efektif dlm pemerintahan. Juga krn scr naluriah segala transaksi ekonomi,pendidikan dan kekeluargaan org Kerinci semuanya ke Minangkabau. Maka akhirnya oleh Belanda wilayah Kerinci dikembalikan ke Keresidenan Sumatera Barat. Hanya saja dulu saat pembentukan Prov. Jambi dari pemekaran Prov. Sumatera Tengah dipaksa kembali masuk Jambi oleh Pemuka Melayu Jambi. Proses tersebut bersifat sepihak tanpa ada plebisit masyarakat Kerinci. Karena itulah sebetulnya masyarakat Kerinci dalam hatinya tidak pernah mendukung penyatuan dgn Jambi dan tidak akan pernah bisa menyatu dgn org Jambi lainnya”, tambah mereka. Kecenderungah yg gw lihat di Jkt ya bgt. Katanya, “Mereka umumnya tidak tertarik dgn perkumpulan pelajar/mhsw/warga asal Jambi di perantauan, kecuali kalau ada yg khusus utk org Kerinci”. Katanya mereka, “Secara naluriah mereka tetap merasa lbh dekat dgn Minangkabau, dan menyayangkan karena aspek politis semata mereka harus terpisah, menjadi marginal, dan menjadi minoritas dlm Prov. Jambi. Seharusnya bila mereka dulu diberi kesempatan memilih dipastikan 100% org Kerinci akan memilih bersatu dgn Sumbar”. Beberapa diantara mereka menambahkan secara emosional, “Bersama Jambi adalah suatu kesalahan takdir, karena masuk ke Prov. yg tidak dianugerahi kekayaan alam melimpah seperti Riau, dan kekayaan intelektual SDM seperti saudara kandung mereka di Sumbar. Menjadi jauh dari akses Laut dan terkungkung di pedalaman, bahkan jd ikut2an malasnya org Melayu”. aduh, kecian juga ya pikir gw..tp gw ga ikut2an ngatain bgt walau yg gw liat melayu emag byk yg malas spt di Medan dan Betawi. “Begitulah” katanya, “Jambi akan tetap tertinggal, tidak populer, dan tidak bisa dibanggakan. Sampai kapanpun org Kerinci tetap tidak akan pernah sudi dikategorikan sbg bagian dr Melayu Jambi. Kerinci katanya adalah salah satu Anak Bundo Kanduang yang hilang..atau dihilangkan”? Hahaha… No comment gw…”Yah, tapi itulah sejarah dan takdir Kerinci” kata gw, “Karena toh tidak ada yang dpt anda perbuat utk mengubah sejarah. Andalah orang kerinci yg harus membangun daerah anda. Tidak perlu iri dgn kemajuan Riau dan Sumbar. Kembalilah ke Kerinci kata gw bila lulus kelak”. Tapi apa kata mereka? “Kami adalah Orang Minang, yang berbudaya dasar Merantau. sama seperti anda wahai Teman Batak… Beda bukan dgn orang Jambi lainnya?”… “Mana gwtahu”, kata gw… “gw emang jarang lihat kalian orang jambi di Jakarta…Yang banyak, ya org Jawa, Minang, Batak, Sunda, Ambon, Manado, Palembang…” “hahaha”…ketawa mereka… “bukankah kami orang Kerinci sudah kau sebut tadi.” “Yg mana” kata gw. Dengan bangga mereka bilang, “Orang Minang… Ya, disitulah kami menyatu dgn saudara kandung kami…, hahaha” “ah.. dasar kalian, Padang!… “Mereka terlihat puas saat gw memilih tidak memperpanjang debat… Dlm hati gw mengatakan terserah lo deh, kan elu pada yg ngrasain sendiri…
    Jakarta Pusat 2008.

    • gile… kata mereka coy. Kata saya, takdir kerinci ada di jambi. Jadi, mau bagaimanapun sekarang ini takdir kerinci masih di jambi. Soalnya malu gwa kalo bilang gwa dari minang, soalnya takut gak diakui sama orang minang. DImana leatak harga diri gue.. coba lu bayangin deh.. Saya sih tinggal di suarabya study aja sih. Tapi tetep gwa masih cinta yanga namanya kerinci… EMang takdir saya dilahirkan di kerinci.. so, be your self walaupun itu pahit. salam dari gwa…

  2. Sukses untuk mu den, semoga kita bisa sama2menyelasaikan kul ini dengan baik tetap semangat, sering2 juga lah ke kampus, awak juga lagi nulis evaluasi pemekaran daerah, mari kita bangun daerah kita…..SUKSES slalu!!!!

  3. Berawal dari banyaknya issu tentang pemekaran wilayah di tanah air. Sehubungan dengan meluapnya krang revormasi pasca lengsernya orde baru yang bentuk kekuasaannya terlalu sentra- listis. Dimana pada massa kejayaannya soeharto, pemberlakuan otonomi daerah hanya sebatas kertas dan tinta hitam yang di legitimasi oleh pemerintah orde baru. Tetapi implemen- tasi dari semangat otonomi daerah yang diamanatkan oleh UU NO. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daer – ah tidak berjalan sebagai -
    mana yang kita harapan.

  4. pemekaran wilayah sebaiknya di evaluasi dulu, setelah itu baru dilanjutkan pemekarannya jagan hanya untuk kepentingan golongan saja

  5. bagai mana mau jadi bagus kota sungai penuh krateker wali kota yang di tunjuk bukan dari kelangan propisional tapi dari koleka razim fauzi siin………… kami kuwatir akan terjadi wilayah tertinggal dan terburuk di segala bidang……./

  6. sy kira Pemerintah pusat harus mengakomodir pemekaran daerah utk daerah yang luas, spt Kalimantan Timur, dengan sumber daya alam yg melimpah, menyumbang devisa ke Negara 400 T, tetapi sarana dan prasarana di pedalaman dan perbatasan sungguh sangat memprihatinkan, maka sy kira perlu dimekarkan spt di daerah perbatasan langsung dgn malaysia, contoh rencana Kab. Mahakam Ulu dan prov. Kaltara, krn adalah harkat dan harga diri bangsa, sebagai beranda depan Negara, tetapi kondisi sungguh memprihatinkan, untuk ke Ibu Kota Kabupaten kami perlu waktu sampai 4-5 hari, dengan biaya sampai 5-10 juta, kalau di daerah jawa sarana prasana sudah memadai….kalau tidak akan terjadi ketimpangan pembangunan, itu yg memunculkan ketidak adilan dan membuat disintegrasi bangsa

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s