SENGKETA PILKADA


By Syamsul Bahri, SE,

Pengamat lingkungan di Jambi, email syamsul_12@yahoo.co.id

Pemilihan Kepala Daerah baik itu Gubernur maupun Bupati, yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 perubahan pertama yaitu Pasal 22E UUD 1945. Yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Jimlie Ashshiqie, 2006, hal:792), ternyata belum memberikan kontribusi positif untuk pembelajaran politik, dan pembelajaran demokrasi serta dampak ekonomi yang baik dalam mewujudkan tujuan penyelenggaran negara

Sebagai tindak lanjut dari UUD 1945 perubahan pertama yaitu Pasal 22E UUD 1945, tersebut adalah UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 105 tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2005, Perpu No. 3 tahun 2005

Hal ini terbukti, bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang menjadi tolok ukur sebuah negara demokrasi yang baik di era otonomi daerah, hampir mendapatkan permaslahan, baik permasalahan hukum, permaslahan konflik di daerah, permaslahan administrasi penyelnggaran, yang memunculkan timbulnya gugatan pelaksanaan Pilkada di banyak wilayan di Indonesia, yang lebih disebabkan oleh

Berdasarkan data bahwa Pelaksanaan Pilkada di Indonesia pada tahun 2008 sampai agustus 2008 yang sudah terlaksana sebanyak 169 kali terjadi gugatan terhadap pelaksanaan Pilkada sampai menyisakan

1. Banyaknya Pelaksanaan Pilkada di Indonesia baik itu Gubernur maupun Bupati, yang merupakan implementasi dari UU No. 32 Tahun 2004, tercatat Agustus 2008 pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sudah terlaksana, dari 169 kasus hasil pilkada yang digugat di pengadilan, yang dirinci

a. Pilkada gubernur/wakil gubernur sebanyak 7 kasus,

b. Pilkada bupati/wakil bupati sebanyak 132 kasus,

c. Pilkada wali kota/wakil wali kota sebanyak 21 kasus.

Di antara ratusan sengketa hasil pilkada di Tanah Air, ada tiga kasus yang putusannya menimbulkan perdebatan, yaitu sengketa Pilkada Depok, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Kalau kita lihat proses penyelesian sengkata PILKADA di Indonesia, dilakukan melalui 2 proses Peradilan, yaitu

1. Melalui Makamah Konstitusi yang merupakan sebuah lembaga tentang pengujian materi yang berkaitan dengan UU dengan acuan dasar UUD No.1945, yang berfungi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

2. Makamah Agung yang menyangkut tentang hasil akhir Perhitungan suara

3. Melalui Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, yang berkaitan dengan Pelanggaran PILKADA, yang menangai KUHA Pidana dan Perdata

Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat, dengan tujuan terselenggaranya Pelaksanaan otono daerah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menjadi cermin dari wujud sebuah demokrasi rakyat, hal didasarkan kepada ketentuan perundangan yang menjadi dasar Pelaksanaan PILKADA sbb :

a. UUD 1945 perubahan pertama yaitu Pasal 22E UUD 1945. Yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Jimlie Ashshiqie, 2006, hal:792).

b. UU No.32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah

c. PP No. 105 tahun 2000,

d. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2005,

e. Perpu No. 3 tahun 2005

f. Peraturan KPU No 15 Tahun 2008 tentaang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah

Pelaksanaan PILKADA di Indonesia yang telah dimulai semenjak tahun 2005, hampir lebih dari 60% menjadi persoalan dalam pelaksanaan Pilkada, hal ini dapat kita lihat berdasarkan tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1

Daftar (sementara) Kabupaten/Kota yang melakukan gugatan Hasil Pilkada

No

Kabupaten/Kota

Propinsi

Keterangan

1

Tanggerang

Banten

2

Padang Lawas

Sumatera Utara

3

Tapanuli Utara

Sumatera Utara

4

Donggala

Sulawesi Utara

5

Minahasa

Sulawesi Utara

6

Pariaman

Sumatera Barat

7

Makasar

Sulawesi Selatan

8

Purwakarta

Jawa Barat

9

Suka Bumi

Jawa Barat

10

Kudus

Jawa Tengah

11

Cirebon

Jawa Barat

12

Suo Harjo

Jawa Timur

13

Lawo

Sulawesi Selatan

14

Wejo

Sulawesi Selatan

15

Biak Numfor

Papua

16

Jambi

Jambi

17

Kerinci

Jambi

18

Dan seterusnya

Sumber : berbagi sumber “google.co.id

Berdasarkan data dari berbagi sumber sementara bahwa sebanyak 500 gugatan yang diajukan, hanya 169 yang diproses dan baru 2 yang dimenang oleh pengugat, hal ini lebih disebabkan oleh ketepatan tempat ajuan gugatan, kekurangan bukti yang menjadi dasar gugatan, mekanisme dan tata waktu yang tidak tepat, darisebagaimana gambar 2.1 diatas

Dari 169 Gugatan, dengan prosentase asal gugatan dari calon adalah sebagaimana gambar 2.2

Berdasarkan analisa, dan identifikasi masalah, bahwa gugatan Pilkada lebih dsebabkan oleh faktor penyebab sebagai mana tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2

Daftar Pengelompokkan masalah Pelanggaran

No

Permasalahan

Bertanggung jawab (sesuai kewenangan)

Calon

KPU

Panwas

Pamsung

PPK/KPPS

Bupati/Desk PILKADA

1

Money Politik

Ö

Ö

Ö

2

Keberfihakan Birokrat/Pamsung

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

3

Ijazah palsu

Ö

Ö

4

Penggelembungan Suara

Ö

Ö

Ö

5

Intimidasi

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

6

Pemilih yang tidak diterima surat Panggilan

Ö

Ö

Ö

Ö

7

Pemilih ganda

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Gugatan Pilkada sebagaimana telah diuraikan diatas, diajukan melalui mekanisme yang telah ditentukan, yaitu adalah sebagai berikut

a. Melalui Makamah Konstitusi

Makamah Konstitusi yang merupakan sebuah lembaga tentang pengujian materi yang berkaitan dengan UU dengan acuan dasar UUD No.1945, yang berfungi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, sesuai UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi, pasal 30 huruf d perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau hauruf e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan sesuai pasal 32 ayat (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon

b. Makamah Agung

Makam Agung yang menyangkut tentang hasil akhir Perhitungan suara, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan upaya hukum keberatan terhadap penetapan hasil pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, yang dijiwai oleh Pasal 106 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa hasil penetapan penghitungan suara Pilkada dan Pilwakada dari KPUD pasal 2 ayat (1) bahwa kewenagan MA, memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil dan sesuai pasal 3 ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil, sehingga pemaknaan Pilkada ulang dimaknai tidak harus dimaknai sebagai tuntutan-tuntutan diselenggarakannya penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, 104, dan 105 UU No 32 Tahun 2004 dan Pasal 90, 91, dan 92 PP No 6 Tahun 2005

c. Melalui Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi

Pengadilan sebagai lembaga hukum yang ada di daerah merupakan lembaga pengadilan dalam PILKADA berkaitan dengan tindakan Pidana dan Perdata, melalui mekanisme KUH Pidana dan Perdata

Dari Penerapan yang terjadi, bahwa gugatan Pilkada secara umum di ajukan melalui lembaga tinggi yang setara yaitu MA dan MK, terjadi dua lisme penerapan hukun dari lembaga tinggi negara, yang mungkin subtansi gugatan hampir sama, sehingga gugatan yang diajukan oleh pemophon sesuai uraian diatas, adalah tidak atau menolak Keputusan KPUD tentang hasil PILKADA, tentunya konsekwensi dari menolak hasil Pilkada, akan dianlogis menjadi meminta diulakukan PILKADA ulang atau perhitungan suara ulang di wilayah yang diduga bermaslah, apa bila terbukti secara syah, namun akan sangat sulit dilakukan oleh MA atau MK untuk pembuktian Hukum dengan keterbatas waktu baik bagi pemohon atau MA dan MK dalam proses pembuktian yang hanya 14 hari mulai dari Penetapan Sidang KPUD, sesuatu hal yang diluar logika ilmiah dan logika hukum, apalagi dengan pertimbangan geografi Indonesia terutama wilayah Kabupaten yang belum memiliki sarana transportasi Udata, baik untuk pemohon maupun untuk mendatangkan saksi.

INDIKASI PENYEBAB GUGATAN PILKADA,

Sedangkan Proses ditolaknya hasil Keputusan KPU, yang menimbulkan gugatan Pilkada, tidak bisa lepas dari rangkaian Pilkada sebelumnya, bahwa penyebab munculnya gugatan sebagaiman tabel 2.2, lebih disebabkannya adalah antara lain sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:


Tabel 2.3

Hasil Identifikasi permaslahan PILKAD

No

Permasalah

Bentuk Hukum

Konsekwensi Hukum PILKADA dan atau Calon

1

Money Politik

Pidana Korupsi

Calon di cabut sebagai calon

2

Keberfihakan Birokrat/Pamsung

Pelanggaran HAM

Pilkada Ulang

3

Ijazah palsu

UU No. 32/2004, Peraturan KPU No 15 Tahun 2008

Calon dicabut sebagiu calon

4

Penggelembungan Suara

UU No. 32/2004

Pengulangan di tempat yang bermasalah

5

Intimidasi

Pelanggaran HAM

Sda

6

Pemilih yang tidak diterima surat Panggilan

Pelanggaran HAM

Sda

7

Pemilih memilih di dua lokasi

UU No. 32/2004,

Sda

Kalau kita perhatikan tabel 2.3.tersebut diatas, jelas persoalan Pilkada tidak hanya berakhir pada Penetapan hasil oleh Pilkada yang digugat oleh tergugat, tetapi yang lebih prinsip adalah tindakan Pidana yang dilakukan serta pelanggaran HAM tentunya tidak bisa lepas dari proises tuntutan di meja pengadilan, sehingga upaya hukum ke MA dan atau MK merupakan upaya hukum tentang sengketa Pilkada, sedangkan yang bersifat pelanggaran bersifat tekhnis seperti money politik, pelanggaran HAM dll, harus ditindak lanjuti melalui meklanisme KUH Pidana dan atau Perdata dan Pengadilan HAM

Dengan melihat banyaknya Pelaksanaan PILKADA di Indonesia, yang menyisaka permaslahan yang belum tuntas, baik pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan, permainan politik yang tidak benar dari elit politik dan penguasa, untuk memenangkan salah satu calon yang dianggap kooperatif dengan mantan penguasanya nantinya, maupun meknisme pelaksaaan Pilkada, ada beberapa kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan

Kesimpulan

1. Demokrasi yang diamanatkan UU No. 32/2004, yang diwujudkan dalam demokrasi PILKADA belum memberikan hasil yang optimal bagi rakyat

2. PILKADA hanya implementasi dari sebuah permainan politik elit-elite, dan belum menjadikan rakyat sebagai penentu demokrasi

3. Money Politik, Intimidasi dan keberfihakan birokrasi dan Pihak Pengamanan menciptakan PILKADA yang tidak demokratis

4. Undang undang atau ketentuan pelaksanaan PILKADA yang tidak tegas, memberikan peluang pelaksanaan pilkada yag tidak berfihak kepada masyarakat

5. Proses Gugatan Pilkada yang masih dualisme, menjadikan PILKADA sebagai bentuk pemilihan pemimpin yang dikehendaki rakyat tidak terwujud.

6. Gugatan yang diajukan lebih cenderung merugikan bagi pihak pemohon, karena keterbatas waktu, diakibatkan faktor geografis yang belum didukung oleh sarana transportasi yang memadai


Saran

1. Perlu penegasan sebagaimana UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi, pasal 30 huruf d perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau hauruf e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang diamanahkan di pasal ini adalah untuk Pemilu Presiden, sedangkan gugatan Pilkada menurut pasal ini tidak mungkin diakomodir oleh MK

2. UU tentang otonomi daerah dengan UU PILKADA dan Presiden dengan domain hukum yang berda hendaknya dipisahkan

3. Indepedensi KPU dan KPUD sebagai penyelenggara PILKADA harus jelas, baik menyangkut tekhnis, admnisrasi dan Pendanaan, untuk menghindari intervensi dari Pemerintah maupun DPRD

4. Mekanisme gugatan pilkada, hendaknya mempertyimbangkan geografis wilayah Indonesia

5. Dugatan ke MA dan MK, seharusnya tidak mengabaikan tindakan pidana yang dilkaukan dalam proses PILKADA, yang akan memberikan konsekwensi hukum bagi calon yang melakukan tindakan Pidana.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s