KEPUTUSAN MK, MEMBAWA KONSEKWENSI PROSES DAN PELAKSANAAN PEMILU

(Diperlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ) By Syamsul Bahri,SE Pengamat di Jambi, syamsul_12@yahoo.co.id Keputusan MK, pada tanggal 23 Desember 2008, yaitu Pasal 214 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, memutuskan pemberlakuan sistem suara terbanyak dalam penetapan Caleg terpilih yang membatalkan penentuan calon legislatif (caleg) partai politik berdasar nomor urut Memang disadari, bahwa Keputusan MK tersebut menunjukan perwujudan demokrasi berdasarkan suara rakyat sebagai sebuah perbaikan kualitas demokrasi langsung, tentunya yang akan menjadi wakil rakyat yang duduk di DPR, adalah suara yang mewakili secara dominan/banyak dari rakyat yang memilihnya, yang mencerminkan sebuah demokrasi kehendak rakyat, tidak sebagaimana fakta selama ini, bahwa yang mewakili rakyat berdasarkan no urut, walaupu rakyat tidak memilih mereka, namun mereka mewakili rakyat yang tidak terwakili, dengan harapan anggota Dewan yang terhormat periode masa yang akan datang lebih bermutu dan lebih memperhatikan aspirasi masyarakat serta dengan kinerja yang betul-betul untuk rakyat. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, baik berkaitan dengan subtansi isi keputusan maupun moment keluarnya Keputusan, terutama rekrutmen pen”caleg”an telah dilakukan oleh Partai Politik sebelum Keptusan MK, yang masih menganut sistim nomor urut, karena adanya penonjolan kepentingan kelompok Individu elit partai, yang telah berkarya dan mengabdi dalam Partai cukup lama, namun pada pemilu tahun 2009, perlakuan yang sama, bekerja dan berbuat dengan kondisi yang sama untuk mendapatkan BPP / Parlement Treshold, melalui suara terbanyak dalam partai. Dari beberapa pengamat, bahwa Keputusan MK tidak punya kekuatan hukum yang mengikat, dan bukan sebagai lembaga legeslasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa begitu saja dilaksanakan oleh KPU, karena KPU hanya tunduk kepada undang-undang,” sehingga untuk implementasi Keputusan tersebut harus didukung oleh UU, tentunya perlu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengatur pelaksanaan Pemilu 2009, yang ditindak lanjuti dengan ketentuan operasional, jika dipandang perlu. Suara terbanyak, hampir semua pihak sependepat itulah demokrasi untuk rakyat, namun konsekwensi yang terjadi saat ini dalam proses oleh para caleg, berlomba-lomba dengan segala kekuatan untuk mendapatkan suara terbanyak, yang menjadi persoalan untuk “mendapatkan suara terbanyak” tersebut, secara umum lebih banyak keluar dari apa itu demokrasi langsung, bukan nilai ketokohan, nilai kepedulian, nilai visi dan misi yang dimunculkan, namun lebih menonjolkan kekuatan financial untuk bagaimana upaya dan usaha mendapatkan suara rakyat terbanyak dengan kekuatan financial, yang berkonotasi money politik dan cost politik, tentunya akan bermuara kepada tidak terwakilinya rakyat, karena terjadinya “transaksi suara”, memang kenyataan di negeri yang kaya ini “biaya demokrasi terlalu tinggi”.

One thought on “KEPUTUSAN MK, MEMBAWA KONSEKWENSI PROSES DAN PELAKSANAAN PEMILU

  1. saat ini ribu tentang perlu atau tidak Parppu pemilu legeslatif sebagai tindak lanjut keputusan MK, karena MK bukan lembaga legislator, tentunya keptusan tsb harus ditianjuti oleh lembaga legislator, sedangkan MK adalah pengawal konstitusi, tetapi dalam Perppu tersebut justru belum mengakomodir apa yandi keputusan MK, maka konsekwensi akan terjadi masalah dengan pemil legeslatif, dan gugatan akan banyak muncul, ini akan menghambat proses Pilpres, karena kita tersita waktu untuk mengurus gugatan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s