Sidang perdana SENGKETA PILKADA KABUPATEN KERINCI

Rabu , 24 Desember 2008 11:13:39
Para Pemohon menggugat Surat Keputusan Termohon Nomor 109 15-Desember-2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Putaran II (Kedua) Tahun 2008 yang memenangkan pasangan nomor urut 6, H. Murasman, S.Pd. MM, dan Drs. H. MOHD. Rahman.

Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran penghitungan suara yang dilakukan Termohon karena telah salah dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan data sebagai berikut:
a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Ami Taher dan Dianda Putra, S.STP., M.Si. Memperoleh sejumlah 80.559 suara;
b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi dengan Nomor Urut 6 atas nama H. Murasman, S.Pd. MM dan Drs. H. Mohd. Rahman, MM memperoleh sejumlah 96.768 suara

Selain itu, Pemohon juga menilai kesalahan hasil penghitungan suara itu terjadi di semua wilayah pemilihan, yaitu Kecamatan Gunung Raya, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kecamatan Depati Tujuh, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Siulak, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Gunung Tujuh.

Selain pelanggaran dalam penghitungan suara, terjadi pula intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan kepada masyarakat pemilih di berbagai tempat. “Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang enggan karena takut untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS),” terang Kuasa Hukum Pemohon, Zainuddin Paru, S.H. Zainuddin memperkuat keterangannya dengan bukti berupa print hasil SMS yang dikirim kepada salah satu pendukung Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon meminta MK menyatakan tidak sah dan batal demi hukum keputusan a quo Termohon, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua hasil penghitungan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kerinci; Menetapkan hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 sah adalah Pemohon, Ir. H. Ami Taher dan Dianda Putra, S.STP., MSi, sebesar 103.2992 sedangkan H. Murasman, S.Pd. MM dan Drs. H. Mohd. Rahman, MM, memperoleh sejumlah 96.768 suara.

Menanggapi Permohonan itu, Hakim Panel Maruarar Siahaan bertanya, “apakah saudara sudah mengajukan laporan kepada Panwaslu atau Kepolisian, terkait teror melalui sms?” Zainuddin menjelaskan, bahwa pihaknya belum melaporkan hal tersebut, baik kepada Panwaslu ataupun Kepolisian. “Namun hal ini sudah tercantum dalam keberatan yang tertulis pada berita acara,” katanya. Selain itu, aku Zainuddin, orang yang menerima SMS ancaman hingga saat ini mengalami ketakutan.

Sidang yang turut membacakan Perbaikan Perkara ini akan dilanjutkan Selasa (30/12) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi masing-masing pihak serta jawaban dari Termohon. (Andhini Sayu Fauzia)

Foto: Dok. Humas MK/Andhini SF

sumber http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/berita.php?newscode=2067

Iklan

“Harga diri” MAsyarakat Kerinci Di Hargai Rp 5.000

ini yang paling membuat saya miris.harga diri masyarakat kerinci hanya dihargai RP 5.000 oleh pelaku money politik di pilkada krc p2.  memang ada yang dihargai Rp 100.000 9 ini jika orangnya agak berpendidikan dan idealis). Jika ada yang dihargai Rp 50.000 (kejadiannya di Kecamatan air hanat timur) saat ditanya kenapa TAN, masyarakat bilang kami dikasih uang “BIRU” (Rp 50.000-red). Makanya kami memilih … Dan yang paling miris money politik dengan Rp 5.000 (semangkok bakso bae tidak cukup). dengan modus, uang dimasukkan ke amplop terus ditempelkan gambar pasangan calon yang diindikasikan melakukan kecuranangan. .

Allahuakbar…

harga diri masyarakat kerinci dihargai dengan selembar Rp. 5.000 (sebungkus rokok bae idak dapat).

 

 

Pjs Walikota Sungai Penuh “Orangnya” Nek

Pjs Walikota Sungai Penuh sudah dilantik. Seperti kita ketahui Bersama, orang yang “beruntung itu adalah Masril,MM. Sepintas lalu orang akan menilai bahwa masril adalah birokrat karier yang memang sudah layak untuk menjadi Pks walikota sungai penuh.

Ternyata dibalik itu semua, Nek masih “bermain”. pjs walikota sungai penuh ternyata adalah orang nek…!!!. Percaya atau tidak ternyata ada peran nek dalam memuluskan orangnya untuk menjadi pjs walikota sungai penuh. karena ada 3 nama yang diusulkan kemendagri dan ingat 3 nama itu harus mendapat “persetujuan ” gubernur yang juga dekat dengan nek. Dan yang paling utama adalah SURAT SAKTI “rekomendasi ada nek dan bang zul untuk memuluskan calon pjs yang bisa diajak “berunding” yang bisa “disetir”.

Mau buktinya lagi, dari 2 kali putaran pilkada kerinci, yang menang dikampung pjs walikota Sungai penuh adalah jago nya nek. PAdahal perlu diingat dan menjadi CATATAn bahwa daerah itu ternyata adalah satusatunya daerah yang pasangan AD kalah dibasisnya sendiri yaitu desa pendung hilir kecamatan air hangat. Putaran pertama menang nomor 4. Putaran kedua menang NYANTAN

dari kampanye putaran kedua… “Nek” dibelakang “Nyantan”

ternyata “nek” masih maui bermain di PILKADA Putaran kedua. jika ayam jago nek pada putaran pertama adalah hasani hamid. Maka pada putaran kedua nek menjadi beking utama NYANTAN. Sehingga semua elemen yang menyangkut birokrasi kembali di gerakkan untuk mendukung mati-matian NYANTAN For Bupati.

Dari mulai kepala desa yang paling rendah, sampai walikota sungai penuh pun berjuang untuk memenangkan ayam jago pilihan nek.oknum asisten 1  pemkab kerinci kedapatan melakukan money politik untuk memenangngkan jago nek. siapa orangnya..??tebak sendiri lah, asisten kan cuma ada 3 orang..!!! nampak saja yang paling “pen**lat” dari ketiga orang tersebut.

ke[ala desa menekan dari bantuan BLT dan Raskin. Jika tidak memilih calon jagoan nek tidak akan mendapat BLT dan Raskin lagi.

jadi ucapan nek yang “NETRAL” diputaran kedua hanyalah bohong belaka. Karena nek tau, siapa yang bisa disetir dan siapa yang tidak bisa diajak kompromi. Karena bui sudah menunggu jika yang memenangkan PILKADA Adalah orang yang sangat dimusuhinya. Karena Berkas Korupsi nek sudah masuk ke KPK. Sehingga tinggal menunggu Tekanan dari bawah ” saja untuk mulai menyelidikinya. Jika dari bawah  bupatinya orang nek. Lenyaplah itu perkar. Karena ada ribuan perkara lain yang menunggu untuk diselesaikan KPK.

Dari mana Harus memulainya…

senang bisa bergabung kembali dengan saudara-saudaraku semua, para mendah kerinci yang tetap setia mengunjungi blog ini walaupun sudah lama tidak “begitu” di up date karena berbagai kesibukan yang ada. kalaupun nden membuka blog ini, paling hanya sekedar untuk “menyetujui” komentar yang masuk, tanpa sempat untuk menulis, atau mungkin memang sedang “malas” untuk menulis.

2 tulisan sebelumnya, merupakan tulisan dari pak syamsul bahri tentang sengketa pilkada. dan tulisan “galau oh galau” merupakan tulisan pak singal, atas kegalauannya mengikuti perkembangan kerinci yang “tidak mau untuk maju”

dari mana kita memulai…?

tercatat tulisan terakhir yang saya terbitkan diambil dari situs jambi ekspres tentang kampanye putaran terakhir calon bupati kerinci.otomatis sekitar lebih kurang 3 bulan tidak ada penambahan materi informasi dalam blog ini sehingga menyebabkan pengunjung blog ini menurun drastis.

dari mana kita memulai…?

apakah dari sepenggal cerita dari masa kampanye PILKADA putaran kedua?

atau dari banyaknya kecurangan kecurangan yang terjadi dilapangan?

Atau tentang demonstrasi yang telahbeberapa kali terjadi dikabupaten kerinci. 2 demo oleh mahasiswa D2 STAIN Kerinci, 2 demo oleh masyarakat kerinci yang menuntut dibatalkannya hasil PILKADA karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan secara masif dan tersistematis oleh orang orang yang tidak ingin ada perubahan dikabupaten kerinci.

ATau tentang demonstrasi kemarin 22 desember 2008 yang menuntut PEMECATAN FAUZI SIIN atas “dugaan” korupsi yang dilakukannya selama ini.

dari mana kita memulainya…???

GALAU OH GALAU

ditulis Oleh pak “Singal”

(mohon maaf jika terjadi kesalahan penulisan nama)

Untuk masa sekarang sepertinya “banyak orang” sudah malas membicarakan politik di Kerinci … apalagi masalah Kota Sungai Penuh … biarlah maunya apa dan bagaimana ?

Semua pasti ada ujung dan akhirnya… semua titipan Ilhahi…

Jujur “banyak orang” merasa perasaan yang tidak keruan melihat kampung halaman kita Sakti Alam Kerinci… ada … rasa… kesal…marah… bercampur dengan sedih.. kasihan kepada masyarakat Kerinci.

Kesal dan marah melihat ulah segelintir tokoh-tokah masyarakat dan elite politik yang tetap adem ayem melihat kondisi yang ada di Kerinci karena pribadi mereka menikmati suguhan yang justeru merugikan masyarakat Kerinci.

Kesal dan marah karena ulah elite Politik di Kerinci sehingga Kerinci ini jadi begini…. kaccaauuuu. Mereka tidak berpihak kepada rakyat tapi kepada kepentingan penguasa demi kepentingan pribadi !!! sesaat.

Sedih dan kasihan…. masyarakat yang mendambakan pembaharuan… masyarakat yang mendambakan kemajuan… mendambakan kemakmuran dan kesejahteraan melalui Pilkada ini di kotori oleh invisible hand melalui jaringan-jaringannya yang notabene tokoh masyarakat, tokoh politik yang tidak mengerti akan peranannya dalam pemerintahan…tidak mengerti artinya mereka sebagai wakil rakyat, tapi mereka mengerti peranannya dalam meningkatkan kepentingan pribadi dan keluarganya.

Sedih dan kasihan… melihat kepribadian segelintir ( saya ulangi segelintir masyarakat di Kerinci) selama 5 tahun terakhir ini tidak ada yang berani memulai….. revolusi itu….semua berbicara dibelakang… bahkan beberapa nya ada musang yang berbulu ayam…. demi sebuah HP… selembar pulsa HP dan selembar dua lembar kertas berwarna biru atau merah.

Pemilu dan Pilkada yang seharusnya merupakan togak untuk memberikan hak untuk memilih Pimpinan yang terbaik bagi Negara dan Kepala daerah dala era demokrasi ini… tapi bagi Kerinci dari pra Pilkada penuh dengan skenario…. penuh dengan sandiwara dengan sutradara yang tidak profesional tapi ditakuti dan harus diikuti keinginannya oleh segelintir elite politik… akan kemanakah Kerinci ini dibawa ???? Selesaikah sandiwara ini ?… belum selesai karena ada beberapa skenario yang belum dimunculkan.

Skenario I penjegalan beberapa balon agar HH bisa unggul, yang maju bisa maju Balon yang diperkirakan tidak akan unggul dibandingkan dengan HH… tapi apa yang terjadi ? masyarakat sudah bosan yang lama… masyarakat ingin pembaharuan .. siapapun… dan muncullah Kuda-kuda Hitam yang memang tidak diperhitungkan sebelumnya…muncul MR dan AD…selesai…

Skenario II…ternyata Skenario I tidak sukses tidak seperti yang diperkirakan, usaha untuk pemenangan dan peng-unggulan HH… yang gagal… masyrakat mau yang baru terserah siapaun diantara yang ada… pada posisi ini muncul istilah dalam masyarakat “tidak ada rotan akarpun jadi” asal jangan yang lama…

Masuk Skenario III… peresmian dan pelantikan Wako Sungai Penuh untuk memecah suara /masda pilih AD…gagal…,

Skenario IV… gagalkan Pilkada putaran kedua dengan kecurangan2 kalau perlu perang antar wilayah yang di skenario.

Skenario IV ini berhasil… dengan unggulnya MR yang sangat dramatis….dan mengejutkan !!! sehingga AD maju ke MK. Berhasil skenario ini untuk memperpanjang kekuasaan karena 2009 tidak ada kegiatan Pilkada…. sampai usai pemilihan Presiden RI…. Hati2 dalam 2009 akan diskenario untuk menuntaskan Kota Sungai Penuh…. sesudah Pemilu 2009… dgn eksekutif dan legislatifnya terbentuk … nah walaupun MK menetapkan ada Pilkada ulang (*seharusnya di daerah yang terdapat kecurangan saja) tapi kemungikinan akan diulang semua karena pada saat itu Kota Sungai Penuh tidak memiliki hak pilih untuk Pilkada Kerinci !!!

(Dua skenario berhasil … jelas …)

Pilkada putaran kedua amat mengagetkan dan amat terlihat permainan … dan rentak tarinya… syukur perang tidak terjadi…tapi kekuasaan masih berlangsung sampai dengan awal…2010…

Bangkitlah masyarakat Kerinci…. Maju… maju …

Selamat berkarya dan salam

SENGKETA PILKADA


By Syamsul Bahri, SE,

Pengamat lingkungan di Jambi, email syamsul_12@yahoo.co.id

Pemilihan Kepala Daerah baik itu Gubernur maupun Bupati, yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 perubahan pertama yaitu Pasal 22E UUD 1945. Yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Jimlie Ashshiqie, 2006, hal:792), ternyata belum memberikan kontribusi positif untuk pembelajaran politik, dan pembelajaran demokrasi serta dampak ekonomi yang baik dalam mewujudkan tujuan penyelenggaran negara

Sebagai tindak lanjut dari UUD 1945 perubahan pertama yaitu Pasal 22E UUD 1945, tersebut adalah UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 105 tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2005, Perpu No. 3 tahun 2005

Hal ini terbukti, bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang menjadi tolok ukur sebuah negara demokrasi yang baik di era otonomi daerah, hampir mendapatkan permaslahan, baik permasalahan hukum, permaslahan konflik di daerah, permaslahan administrasi penyelnggaran, yang memunculkan timbulnya gugatan pelaksanaan Pilkada di banyak wilayan di Indonesia, yang lebih disebabkan oleh

Berdasarkan data bahwa Pelaksanaan Pilkada di Indonesia pada tahun 2008 sampai agustus 2008 yang sudah terlaksana sebanyak 169 kali terjadi gugatan terhadap pelaksanaan Pilkada sampai menyisakan

1. Banyaknya Pelaksanaan Pilkada di Indonesia baik itu Gubernur maupun Bupati, yang merupakan implementasi dari UU No. 32 Tahun 2004, tercatat Agustus 2008 pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang sudah terlaksana, dari 169 kasus hasil pilkada yang digugat di pengadilan, yang dirinci

a. Pilkada gubernur/wakil gubernur sebanyak 7 kasus,

b. Pilkada bupati/wakil bupati sebanyak 132 kasus,

c. Pilkada wali kota/wakil wali kota sebanyak 21 kasus.

Di antara ratusan sengketa hasil pilkada di Tanah Air, ada tiga kasus yang putusannya menimbulkan perdebatan, yaitu sengketa Pilkada Depok, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara.

Kalau kita lihat proses penyelesian sengkata PILKADA di Indonesia, dilakukan melalui 2 proses Peradilan, yaitu

1. Melalui Makamah Konstitusi yang merupakan sebuah lembaga tentang pengujian materi yang berkaitan dengan UU dengan acuan dasar UUD No.1945, yang berfungi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

2. Makamah Agung yang menyangkut tentang hasil akhir Perhitungan suara

3. Melalui Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi, yang berkaitan dengan Pelanggaran PILKADA, yang menangai KUHA Pidana dan Perdata

Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Pemimpin Daerah yang diinginkan oleh masyarakat, dengan tujuan terselenggaranya Pelaksanaan otono daerah efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah menjadi cermin dari wujud sebuah demokrasi rakyat, hal didasarkan kepada ketentuan perundangan yang menjadi dasar Pelaksanaan PILKADA sbb :

a. UUD 1945 perubahan pertama yaitu Pasal 22E UUD 1945. Yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Jimlie Ashshiqie, 2006, hal:792).

b. UU No.32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah

c. PP No. 105 tahun 2000,

d. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2005,

e. Perpu No. 3 tahun 2005

f. Peraturan KPU No 15 Tahun 2008 tentaang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah

Pelaksanaan PILKADA di Indonesia yang telah dimulai semenjak tahun 2005, hampir lebih dari 60% menjadi persoalan dalam pelaksanaan Pilkada, hal ini dapat kita lihat berdasarkan tabel 2.1 dibawah ini

Tabel 2.1

Daftar (sementara) Kabupaten/Kota yang melakukan gugatan Hasil Pilkada

No

Kabupaten/Kota

Propinsi

Keterangan

1

Tanggerang

Banten

2

Padang Lawas

Sumatera Utara

3

Tapanuli Utara

Sumatera Utara

4

Donggala

Sulawesi Utara

5

Minahasa

Sulawesi Utara

6

Pariaman

Sumatera Barat

7

Makasar

Sulawesi Selatan

8

Purwakarta

Jawa Barat

9

Suka Bumi

Jawa Barat

10

Kudus

Jawa Tengah

11

Cirebon

Jawa Barat

12

Suo Harjo

Jawa Timur

13

Lawo

Sulawesi Selatan

14

Wejo

Sulawesi Selatan

15

Biak Numfor

Papua

16

Jambi

Jambi

17

Kerinci

Jambi

18

Dan seterusnya

Sumber : berbagi sumber “google.co.id

Berdasarkan data dari berbagi sumber sementara bahwa sebanyak 500 gugatan yang diajukan, hanya 169 yang diproses dan baru 2 yang dimenang oleh pengugat, hal ini lebih disebabkan oleh ketepatan tempat ajuan gugatan, kekurangan bukti yang menjadi dasar gugatan, mekanisme dan tata waktu yang tidak tepat, darisebagaimana gambar 2.1 diatas

Dari 169 Gugatan, dengan prosentase asal gugatan dari calon adalah sebagaimana gambar 2.2

Berdasarkan analisa, dan identifikasi masalah, bahwa gugatan Pilkada lebih dsebabkan oleh faktor penyebab sebagai mana tabel 2.2 dibawah ini

Tabel 2.2

Daftar Pengelompokkan masalah Pelanggaran

No

Permasalahan

Bertanggung jawab (sesuai kewenangan)

Calon

KPU

Panwas

Pamsung

PPK/KPPS

Bupati/Desk PILKADA

1

Money Politik

Ö

Ö

Ö

2

Keberfihakan Birokrat/Pamsung

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

3

Ijazah palsu

Ö

Ö

4

Penggelembungan Suara

Ö

Ö

Ö

5

Intimidasi

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

6

Pemilih yang tidak diterima surat Panggilan

Ö

Ö

Ö

Ö

7

Pemilih ganda

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Ö

Gugatan Pilkada sebagaimana telah diuraikan diatas, diajukan melalui mekanisme yang telah ditentukan, yaitu adalah sebagai berikut

a. Melalui Makamah Konstitusi

Makamah Konstitusi yang merupakan sebuah lembaga tentang pengujian materi yang berkaitan dengan UU dengan acuan dasar UUD No.1945, yang berfungi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi, sesuai UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi, pasal 30 huruf d perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau hauruf e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan sesuai pasal 32 ayat (2) Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) huruf a dan ayat (2), wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon

b. Makamah Agung

Makam Agung yang menyangkut tentang hasil akhir Perhitungan suara, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan upaya hukum keberatan terhadap penetapan hasil pilkada dan Pilwakada dari KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, yang dijiwai oleh Pasal 106 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa hasil penetapan penghitungan suara Pilkada dan Pilwakada dari KPUD pasal 2 ayat (1) bahwa kewenagan MA, memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil dan sesuai pasal 3 ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil, sehingga pemaknaan Pilkada ulang dimaknai tidak harus dimaknai sebagai tuntutan-tuntutan diselenggarakannya penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, 104, dan 105 UU No 32 Tahun 2004 dan Pasal 90, 91, dan 92 PP No 6 Tahun 2005

c. Melalui Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi

Pengadilan sebagai lembaga hukum yang ada di daerah merupakan lembaga pengadilan dalam PILKADA berkaitan dengan tindakan Pidana dan Perdata, melalui mekanisme KUH Pidana dan Perdata

Dari Penerapan yang terjadi, bahwa gugatan Pilkada secara umum di ajukan melalui lembaga tinggi yang setara yaitu MA dan MK, terjadi dua lisme penerapan hukun dari lembaga tinggi negara, yang mungkin subtansi gugatan hampir sama, sehingga gugatan yang diajukan oleh pemophon sesuai uraian diatas, adalah tidak atau menolak Keputusan KPUD tentang hasil PILKADA, tentunya konsekwensi dari menolak hasil Pilkada, akan dianlogis menjadi meminta diulakukan PILKADA ulang atau perhitungan suara ulang di wilayah yang diduga bermaslah, apa bila terbukti secara syah, namun akan sangat sulit dilakukan oleh MA atau MK untuk pembuktian Hukum dengan keterbatas waktu baik bagi pemohon atau MA dan MK dalam proses pembuktian yang hanya 14 hari mulai dari Penetapan Sidang KPUD, sesuatu hal yang diluar logika ilmiah dan logika hukum, apalagi dengan pertimbangan geografi Indonesia terutama wilayah Kabupaten yang belum memiliki sarana transportasi Udata, baik untuk pemohon maupun untuk mendatangkan saksi.

INDIKASI PENYEBAB GUGATAN PILKADA,

Sedangkan Proses ditolaknya hasil Keputusan KPU, yang menimbulkan gugatan Pilkada, tidak bisa lepas dari rangkaian Pilkada sebelumnya, bahwa penyebab munculnya gugatan sebagaiman tabel 2.2, lebih disebabkannya adalah antara lain sebagaimana tabel 2.3 dibawah ini:


Tabel 2.3

Hasil Identifikasi permaslahan PILKAD

No

Permasalah

Bentuk Hukum

Konsekwensi Hukum PILKADA dan atau Calon

1

Money Politik

Pidana Korupsi

Calon di cabut sebagai calon

2

Keberfihakan Birokrat/Pamsung

Pelanggaran HAM

Pilkada Ulang

3

Ijazah palsu

UU No. 32/2004, Peraturan KPU No 15 Tahun 2008

Calon dicabut sebagiu calon

4

Penggelembungan Suara

UU No. 32/2004

Pengulangan di tempat yang bermasalah

5

Intimidasi

Pelanggaran HAM

Sda

6

Pemilih yang tidak diterima surat Panggilan

Pelanggaran HAM

Sda

7

Pemilih memilih di dua lokasi

UU No. 32/2004,

Sda

Kalau kita perhatikan tabel 2.3.tersebut diatas, jelas persoalan Pilkada tidak hanya berakhir pada Penetapan hasil oleh Pilkada yang digugat oleh tergugat, tetapi yang lebih prinsip adalah tindakan Pidana yang dilakukan serta pelanggaran HAM tentunya tidak bisa lepas dari proises tuntutan di meja pengadilan, sehingga upaya hukum ke MA dan atau MK merupakan upaya hukum tentang sengketa Pilkada, sedangkan yang bersifat pelanggaran bersifat tekhnis seperti money politik, pelanggaran HAM dll, harus ditindak lanjuti melalui meklanisme KUH Pidana dan atau Perdata dan Pengadilan HAM

Dengan melihat banyaknya Pelaksanaan PILKADA di Indonesia, yang menyisaka permaslahan yang belum tuntas, baik pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan, permainan politik yang tidak benar dari elit politik dan penguasa, untuk memenangkan salah satu calon yang dianggap kooperatif dengan mantan penguasanya nantinya, maupun meknisme pelaksaaan Pilkada, ada beberapa kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan

Kesimpulan

1. Demokrasi yang diamanatkan UU No. 32/2004, yang diwujudkan dalam demokrasi PILKADA belum memberikan hasil yang optimal bagi rakyat

2. PILKADA hanya implementasi dari sebuah permainan politik elit-elite, dan belum menjadikan rakyat sebagai penentu demokrasi

3. Money Politik, Intimidasi dan keberfihakan birokrasi dan Pihak Pengamanan menciptakan PILKADA yang tidak demokratis

4. Undang undang atau ketentuan pelaksanaan PILKADA yang tidak tegas, memberikan peluang pelaksanaan pilkada yag tidak berfihak kepada masyarakat

5. Proses Gugatan Pilkada yang masih dualisme, menjadikan PILKADA sebagai bentuk pemilihan pemimpin yang dikehendaki rakyat tidak terwujud.

6. Gugatan yang diajukan lebih cenderung merugikan bagi pihak pemohon, karena keterbatas waktu, diakibatkan faktor geografis yang belum didukung oleh sarana transportasi yang memadai


Saran

1. Perlu penegasan sebagaimana UU No. 24 Tahun 2003 tentang mahkamah Konstitusi, pasal 30 huruf d perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau hauruf e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang diamanahkan di pasal ini adalah untuk Pemilu Presiden, sedangkan gugatan Pilkada menurut pasal ini tidak mungkin diakomodir oleh MK

2. UU tentang otonomi daerah dengan UU PILKADA dan Presiden dengan domain hukum yang berda hendaknya dipisahkan

3. Indepedensi KPU dan KPUD sebagai penyelenggara PILKADA harus jelas, baik menyangkut tekhnis, admnisrasi dan Pendanaan, untuk menghindari intervensi dari Pemerintah maupun DPRD

4. Mekanisme gugatan pilkada, hendaknya mempertyimbangkan geografis wilayah Indonesia

5. Dugatan ke MA dan MK, seharusnya tidak mengabaikan tindakan pidana yang dilkaukan dalam proses PILKADA, yang akan memberikan konsekwensi hukum bagi calon yang melakukan tindakan Pidana.